Wewenang

Posted: October 12, 2009 in Psikologi

Mengapa Polisi Disebut Pihak yang Berwenang?

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda politie yang mengambil dari bahasa Latin politia berasal dari kata Yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintahan kota.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyebut instasi Kepolisian sebagai pihak yang berwenang. Mengapa Polisi disebut pihak yang berwenang? (Coba kita simak artikel dibawah ini).

Polisi Memburu Empat Orang Diduga Terlibat Terorisme
http://www.menkokesra.go.id/content/view/12292/39/

KESRA– 19 AGUSTUS: Kepolisian Indonesia mengumumkan empat orang yang masuk dalam daftar pencarian karena diduga terlibat dalam aksi terorisme baru-baru ini.
Menurut polisi keempat orang ini terkait dengan pemboman Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna menjelaskan ciri-ciri empat buronan pihak berwajib ini.
Polisi menjelaskan, nama pertama yang diduga terlibat dalam merekrut pemboman bunuh diri adalah Syaifudin Zuhri atau Ustadz Saefudin Jaelani alias Udin alias Soleh.
Nana Soekarna mengatakan, tersangka ini berasal dari Bogor dengan ciri-ciri khusus di bagian matanya.
Menurut polisi, tersangka kedua adalah Muhammad Syahrir alias Aing yang berasal dari Tangerang, Banten.
Orang ketiga yang masuk dalam daftar pencarian dikatakan polisi bernama Bagus Budi Pranoto alias Urwah berasal dari Kudus, Jawa Tengah.
Sedangkan orang keempat yang disebut polisi tersangka dalam pemboman dua hotel di Jakarta adalah Ario Sudarso alias Suparjo Dwi Anggoro alias Aji alias Dayat alias Mistam Husamudin. Polisi menembahkan, buronan keempat ini berasal dari Kendal, Jawa Tengah.
Pihak berwenang akan menyebarkan foto-foto mereka ke berbagai tempat seperti terjadi kepada tersangka lainnya yakni Noordin M Top.
Dalam penggerebekan terhadap para pelaku pemboman, polisi telah menewaskan empat orang yang diduga pelaku pemboman di Bekasi dan Temanggung.
Insiden pemboman Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton tanggal 17 Juli 2009 di Jakarta menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang.

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi. Wewenang formal adalah salah satu tipe kekuasaan. Seseorang atau kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi dipandang sebagai pihak yang mempunyai hak untuk melakukan sesuatu karena posisi formal dalam suatu organisasi dan sesuai batasan-batasan yang diakui.
Menurut Robert Nisbet, wewenang adalah suatu gagasan sosiologi dan merupakan penerimaan sukarela seseorang akan pengubahan yang dilakukan oleh para pemimpinnya.

Ada dua pandangan utama mengenai wewenang, yaitu:
– Pandangan klasik (top down theory)
Bahwa wewenang berasal dari tingkatan masyarakat yang paling tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat.
– Pandangan Penerimaan (consent theory of authority)
Bahwa tidak semua aturan atau perintah sah ditaati dalam semua keadaan, titik kuncinya ada pada penerima (receiver) yang memutuskan menerima atau menolak, walaupun pada kenyataannya hampir semua wewenang formal diterima oleh para anggota organisasi.

Berdasarkan teori diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Polisi memang pantas disebut pihak yang berwenang, karena polisi memiliki kekuasaan formal berdasarkan posisi yang dipegang dalam organisasi (POLRI). Polisi berada pada posisi wewenang yang sah, melaksanakan wewenang dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat karena dia memiliki hak yang sah.

Semua lapisan masyarakat senantiasa berurusan dengan polisi, dalam hal ini posisi polisi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang akan selalu memungkinkan terjadi benturan-benturan yang berakibat memunculkan persepsi masyarakat yang kurang menguntungkan bagi aparat kepolisian. Dalam pelaksanaan tugasnya kadang kala polisi harus mengambil tindakan-tindakan yang merupakan kewenangannya. Kewenangan tersebut dipandang oleh beberapa pihak dapat menimbulkan arogansi dan tindakan kesewenang-wenangan dari aparat kepolisian itu sendiri, yang justru akan memperburuk citra kepolisian. Tindakan tersebut termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan Wewenang Polisi

Minggu, 01 Juli 2007 Republika Online
http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=BAEHBlwEAVoD

1. Pungutan liar
Kerap terjadi pada proses penerbitan SIM, STNK, BPKB, STCK, laporan/pengaduan perkara, pos-pos jaga lalu-lintas, kegiatan patroli, pangkalan ojek, pedagang kaki lima, dan sebagainya.
2. Pemerasan
Sering terjadi jika masyarakat ingin kasusnya dipetieskan atau tutup perkara (SP3). Selain itu terjadi pula dalam modus ‘biaya permohonan untuk tidak ditahan’.
3. Percaloan
Banyak terlihat dalam praktik-praktik calo perkara, dengan menjadi makelar kasus alias markus. Percaloan juga terjadi dalam pengurusan SIM, STNK, BPKP, kasus-kasus tenaga kerja, dan sebagainya.
4. Manipulasi
Biasanya hal ini terjadi dalam pembuatan sketsa gambar kecelakaan lalu-lintas, penerapan unsur pasal, rekayasa pengakuan atau keterangan, dan sebagainya.
5. Kolusi
Modusnya antara lain aksi damai dengan masyarakat pelanggar hukum dan bersifat ‘tahu sama tahu’ untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara.
6. Korupsi
Biasanya terjadi dalam kasus pembebanan biaya tertentu kepada masyarakat dengan dalih sebagai prosedur, misalnya dalam uang jaminan penangguhan penahanan dan lainnya.
7. Penipuan
Modusnya membohongi atau menakut-nakuti masyarakat sehingga masyarakat terpaksa menyerahkan sejumlah uang.
8. Penggelapan barang bukti
Modusnya dengan cara menyisihkan sebagian barang bukti seperti kayu hasil curian (illegal logging), narkoba, kendaraan bermotor, yang kemudian digunakan untuk tujuan di luar proses peradilan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wewenang merupakan metode formal yang digunakan untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Namun jika wewenang disalahgunakan demi kepentingan individu maka tujuan individu akan tercapai, namun tujuan organisasi justru akan terhambat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s